Delete this element to display blogger navbar

TNI Ikut Memutuskan Larang Ahmadiyah

Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mengatakan keterlibatan TNI dalam pembinaan Jemaat Ahmadiyah selaku anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Jawa Barat. Keputusan pelarangan Ahmadiyah juga diambil oleh Muspida dan kemudian dijadikan Peraturan Gubernur Jawa Barat.

Muspida di mana TNI diwakili Panglima Daerah Militer Siliwangi itu kemudian menjadi bagian dari pelaksana implementasi keputusan bersama itu. "Di dalam peraturan gubernur ada rinciannya," kata Dede di sela Panen Raya Demokrat di Cirebon, Jawa Barat, Rabu 16 Maret 2011.

Menurut dia, implementasi peraturan gubernur itu sedang dan masih berjalan. Dede mengakui dalam implementasinya memang ditemui banyak kendala meski dia enggan merinci kendala apa yang ditemui. "Kendala berbeda-beda di tiap daerah," katanya.

Dede enggan mengomentari kritikan Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin yang menyoal keterlibatan 56 Koramil di bawah Kodam Siliwangi dalam pelaksanaan Pergub itu. "Saya nggak mengikuti progres di lapangan. Itu sedang dan masih berjalan. Kita tunggu saja," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mendukung Tentara Nasional Indonesia ikut terlibat membina Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Menurut Patrialis, justru seharusnya kita berterima kasih atas bantuan itu.

"Kalau selama itu positif, justru membantu agar warga Ahmadiyah tidak menjadi sasaran kekerasan," kata Patrialis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Maret 2011. "Itu justru kita berterima kasih dong," ujar salah satu Ketua Partai Amanat Nasional itu.

Jadi, kata Patrialis, tindakan TNI itu bukan intervensi yang buruk. "Orang selalu lihat sisi buruk, coba lihat dong sisi positifnya," kata Patrialis.

Patrialis menjawab pernyataan Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin sebelumnya, yang mengungkapkan adanya kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berupaya mengajak warga Ahmadiyah kembali ke Islam. Komisi I DPR RI pun mendapatkan laporan kegiatan yang diduga melibatkan 56 Komando Rayon Militer (Koramil) di bawah Kodam Siliwangi, Jawa Barat.

Menurut Hasanuddin, para anggota TNI masuk ke desa-desa di 56 Koramil yang berada di wilayah Jawa Barat. "Babinsa mendata anggota Ahmadiyah dan ini menimbulkan ketakutan," kata Hasan saat jumpa pers di Komisi I DPR, Selasa, 15 Maret 2011.

Menurut dia, dalam operasi itu mereka mengumpulkan dan mengadakan upacara dan pertobatan agar penduduk keluar dari Ahmadiyah. Kemudian, imam Ahmadiyah diganti. Hal itu dilakukan Kodam Siliwangi bersama Majelis Ulama Indonesia.

"Ini melanggar ketentuan berlaku, tidak sesuai tugas pokok TNI," ujar Hasan. Menurutnya, kejadian itu terjadi setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah. (umi)

share on facebook

 
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon More
Design by Kumpul Berita